Polres Aceh Barat Lakukan Pengamanan Aksi Damai Gerakan Nelayan Tradisional Meulaboh

Polres Aceh Barat Lakukan Pengamanan Aksi Damai Gerakan Nelayan Tradisional Meulaboh

179
0
SHARE

Meulaboh – Satuan sabhara Polres Aceh Barat bersama Anggota WhatsApp Image 2017-05-08 at 17.04.37 (1)Polsek Johan Pahlawan melakukan pengawalan dan pengamanan aksi damai ±100 orang massa yang merupakan masyarakat nelayan Aceh Barat untuk mengawal persidangan 6 (enam) orang rekan mereka dikantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Meulaboh Jln. Dr. Soetomo Gp. Suak Indra Puri Kec. Meulaboh Kab. Aceh Barat,. Senin (08/10/2017) pukul 10.30 Wib

Kabag Ops Polres Aceh Barat Kompol Budi Darma, SH melalui Kapolsek Johan Pahlawan AKP Sri Sunarti mengatakan pengamanan dilakukan secara humanis dan sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang membawa atau menggunakan senjata api maupun tajam agar terjalinnya komunikasi yang baik antara anggota kepolisan dan massa.

WhatsApp Image 2017-05-08 at 16.07.08Selain mengawal persidangan kedatangan massa dari masyarakat nelayan Aceh Barat tersebut juga untuk mendesak Kejari setempat agar menghentikan proses Hukum terhadap 6 (enam) nelayan yang ditangkap oleh Kepolisian Air Dan Udara (Pol Airud) Polres Aceh Barat, karena diduga telah menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis pukat hela atau pukat tarik.

Adapun tuntutan dari massa para Nelayan yaitu Meminta kepada Kajari setempat untuk mengeluarkan surat penghentian penuntutan (SP3) terhadap enam nelayan, Alasan tidak sesuai prosedur, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kelautan nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang pendampingan penggantian alat penangkap ikan yang dilarang beroperasi di wilayah Perairan Republik Indonesia, yang nyatanya memberi masa tangguh selama enam bulan untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.

WhatsApp Image 2017-05-08 at 16.06.24Selanjutnya, Dalam surat juga disebutkan selama proses pendampingan terhadap para nelayan diberikan masa tangguh selama enam bulan yang ditandatangani Januari 2017 lalu oleh menteri kelautan Susi Pudji Astuti, Nelayan juga mendesak Pemerintah Aceh melahirkan Qanun Aceh tentang penggunaan alat tangkap sesuai dengan perairan Aceh, yang menjamin perlindungan bagi nelayan tradisional Aceh umumnya dan Aceh Barat khususnya serta Massa juga meminta pemerintah agar medorong eksistensi panglima laot, dan pengakuan perlindungan nelayan melalui hukum, sesuai dengan hukum adat laut yang diatur dalam qanun.

Massa berharap agar pemerintah Kabupaten Aceh Barat setempat untuk segera melakukan pendampingan terhadap kasus 6 Nelayan Aceh Barat tersebut, sehingga nelayan tradisional di Aceh Barat tersebut mendapat ruang, dan kesempatan terhadap pemehaman secara komprehensif terkait regulasi penggunaaan alat tangkap.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY